Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock By Bang Naga


Home » Berita Hari Ini Kamis 18 Oktober 2018 » Berita Terkini » Anggota MPR Ini Ingin UU Migas Direvisi

Anggota MPR Ini Ingin UU Migas Direvisi Jakarta - Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, menginginkan agar undang-undang tentang Migas direvisi. Menurutnya undang-undang tersebut tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

"Karena undang-undang ini tak sesuai dengan UUD," ungkap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/10/2018).

Hal itu ia sampaikan saat memberi pemaparan materi Training of Trainer (TOT) Empat Pilar bagi kalangan perwira menengah TNI AL di Surabaya, Jawa Timur.

Awalnya ia mengatakan pentingnya Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, ia pun menuturkan ciri-ciri perekonomian nasional. Menurutnya, ciri perekonomian yang diamanatkan oleh konstitusi adalah perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Perekonomian kita harus menyasar terciptanya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial", ungkapnya.

Soal revisi UU Migas, ia mengatakan 85% sektor tambang RI dikuasai asing. Padahal, menurutnya, sumbangan migas terhadap perekonomian sangat besar. Dirinya menyebut energi dibagi menjadi tiga, yakni BBM bersubsidi, BBM yang dijual berdasarkan mekanisme pasar, dan BBM tidak disubsidi.

"Setelah subsidi premium dicabut, pengelola harus menanggung Rp 3.000 per liter," kata dia.

Gus Irawan mengatakan, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, meski dibatalkan, kenaikan itu menurutnya akan menyebabkan kelompok masyarakat yang hampir miskin akan menjadi kelompok miskin.

"Akibatnya pemerintah kembali mengkalkulasi harga minyak," sebutnya.

Ia pun mengingatkan kepada pemerintah agar kebijakan yang diputuskan tidak membebani rakyat apalagi kondisi ekonomi dinilainya dalam kondisi tak baik.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, anggota MPR dari Fraksi PPP, Zainut Tauhid Saadi. Dalam kesempatan itu ia membahas mengenai sentralisasi kebijakan pemerintah. Ia mengungkapkan pada masa Orde Baru semua urusan ditangani secara sentralistik. "Semua diurus pusat," ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, pada masa reformasi urusan pemerintahan tak lagi sentralistik namun secara desentralisasi. "Artinya kedudukan daerah dihormati. Bila semua diurus secara sentralistik, berapa lama untuk menyelesaikan masalah pembangunan," ungkapnya.

Selain membahas soal sentralisasi pemerintahan Zainut pun memaparkan soal biaya politik yang tinggi dan HAM.
(ega/ega)
Anggota MPR Ini Ingin UU Migas Direvisi | Bang Naga | on Jumat 12 Oktober 2018, 22:19 WIB | Rating 4.5